Momentum – Pemerintah terus mengupayakan peningkatan konektivitas transportasi di Jawa Barat dengan merencanakan reaktivasi lima jalur kereta api yang telah lama nonaktif. Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Bandung akan mengaktivasi kembali jalur secara bertahap dengan mengukur skala prioritas jalur mana yang pertama dikerjakan. "Saat ini, kami melakukan inventarisasi data-data studi, termasuk kebutuhan lahan sambil menunggu arahan dari Menteri Perhubungan serta dari pihak Provinsi Jawa Barat," kata Endang dilansir dari Kompas.com, Senin (21/04/2025).

Setelah data studi itu terkumpul, barulah BTP menghitung skala prioritas mana yang lebih dulu direaktivasi. Skala prioritas itu mempertimbangkan dampak yang terjadi dan biaya yang dikeluarkan jika reaktivasi dilakukan.
"Untuk anggaran, kami juga belum dapat menjawab karena masih menunggu arahan," tegasnya, dilansir dari berita dan sumber yang sama.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT. KAI, tengah bersiap untuk menghidupkan kembali lima jalur kereta api di Jawa Barat yang sudah lama nonaktif. Pembukaan kembali jalur-jalur ini dilakukan untuk meningkatkan mobilitas warga dan mempermudah penyaluran hasil tani di seluruh Jawa Barat.

Berdasarkan dokumen dari Dirjen Perkeretaapian tentang Pengembangan Jaringan Jalur Kereta di Jawa Barat, lima jalur yang akan diaktifkan ulang mencakup rute Banjar-Cijulang sejauh 82 kilometer, Cibatu-Garut-Cikajang sepanjang 47,5 kilometer, dan jalur Rancaekek-Tanjungsari dengan panjang 11,5 kilometer. Selain itu, ada juga jalur Cipatat-Padalarang yang membentang 17 kilometer serta Cikudapateuh (Bandung)-Ciwidey sepanjang 37,8 kilometer.
"Jadi tadi kita melakukan pertemuan antara gubernur, Pemprov Jabar dengan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub dan PT KAI yang intinya bagaimana kita melakukan percepatan dan sinkronisasi rencana reaktivasi jalur di Jawa Barat," kata Plt Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dhani Gumelar, dilansir dari detikJabar, Rabu (16/4/2025).

"Itu sebetulnya kewenangan di pemerintah pusat, nanti kita akan berbagi peran termasuk pemerintah kabupaten kota. Pembagian perannya nanti akan dibahas lebih lanjut. Yang pasti kita sama-sama melakukan reaktivasi jalur kereta yakni mengaktifkan kembali jalur yang sudah ada," sambungnya, dilansir dari berita dan sumber yang sama.

Menurut Dhani, rencana reaktivasi jalur kereta dilakukan dengan tiga tujuan utama, yakni aksesibilitas kawasan wisata, memperluas pendistribusian logistik, dan mempermudah mobilisasi masyarakat.

Respon Masyarakat

Rencana reaktivasi jalur kereta api yang melintas beberapa wilayah di Jawa Barat turut menjadi perhatian masyarakat, ada yang menyambut baik, ada pula yang menyambutnya dengan kepasrahan dan harapan terkait rencana tersebut.

Udin, seorang warga yang mengetahui rencana ini melalui media sosial, menilai reaktivasi jalur kereta merupakan langkah positif. “Bagus jadi memperlancar transportasi, karena lebih cepat aja lewat jalur kereta,” tuturnya
kepada LPM Momentum.
Beliau juga berharap jika proyek ini berjalan, pemerintah dapat memberikan keadilan bagi warga yang terdampak dan menyediakan solusi berupa relokasi yang layak. Hal serupa juga diungkapkan oleh Oban, warga lainnya menilai bahwa rencana ini memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.”Bagus harus direalisasikan karena bisa meningkatkan ekonomi Jawa barat”. Namun, kendati demikian, Oban menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan solusi untuk warga yang terkena dampak karena daerahnya digusur untuk kepentingan ini.”

“Kalau digusur mah boleh, asal pemerintah kasih solusi, misalnya rumah pengganti atau fasilitas kredit,” sambung Oban.

Namun, ada juga suara samar masyarakat yang menyambut rencana reaktivasi jalur kereta ini dengan kepasrahan dan berharap ada kebijaksanaan dari pihak terkait. “Akan ada beberapa rumah kepotong, karena dari dari masyarakatnya gak tentu memang itu teh, yang punyanya negara, mungkin masyarakat juga meminta kebijaksanaan untuk dikasih tempat layak. Kalau disebut rugi, pasti rugi. Dari pemerintah harus ada kebijaksanaannya sekarang. Pemerintah untuk rakyat. Buat apa pemerintah gak ngebela rakyat. Mungkin rakyat juga meminta untuk digantikan, setidaknya ada uang masuk untuk ganti rugi,” kata Komar. Salah satu masyarakat yang berada dalam area jalur kereta api yang direncanakan hendak
direaktivasi.

Kilas Balik Masyarakat dan Kesadaran akan Tanah yang Ditempati

Masyarakat yang membangun dan menempati bangunan di area jalur kereta api ternyata tahu-menahu dan menyadari bahwa tanah itu adalah milik negara (yang dikelola PT. KAI). “Tau. Kosong ini awalnya ga ada apa apa, saya ga beli sebelumnya awalnya dari uwa karena ketua RT jadi pengelola, makanya dibangun tidak permanen juga karena sudah mewanti-wanti takutnya, ke depannya karena tanahnya tanah pemerintah, gatau tahun ini, gatau tahun kapan. Sebelumnya juga saya gatau, ini bakalan dibongkar atau engga,” ungkap Komar.

Kilas baik mengenai masyarakat yang menempati area rel kereta jalur Bandung-Ciwidey, khususnya yang berada di sekitar Stasiun Banjaran (BJA). Mereka yang berhasil LPM Momentum wawancarai bukanlah warga asli Banjaran, ada yang dari Cililin (Kabupaten Bandung Barat), bahkan ada pula yang berasal dari Bogor, seperti Komar.

Harapan

Reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat mendapat sambutan positif dari masyarakat sebagai upaya memperlancar transportasi dan mendongkrak ekonomi. Namun, perhatian terhadap harapan dan keinginan warga terdampak serta penyediaan solusi relokasi yang adil menjadi kunci penting agar proyek ini berjalan sukses dengan tidak meninggalkan dampak negatif kepada masyarakat.

Reporter : Adi, Aliya, Hilmi, Movie, dan Putri
Penulis : Hilmi dan Nikita
Desain : Ovie dan Tuti

==========
Narahubung, 
Humas LPM Momentum  : 083820060183 (Difha)
Website : persmomentum.com
YouTube : LPM Momentum 
Instagram : @lpm.momentum.unla